Kebijakan-kebijakan Deandels di Jawa (1808-1811)

Oleh : Hermawan Eka Prasetya

Pendahuluan
Gubernur Jendral H.W. Deandels (1808-1811) dipandang sebagai peletak dasar-dasar pemerintahan menurut model barat dialah Gubernur Jendral pertama Hindia Belanda setelah berakhirnya masa peralihan (1795-1800) sejak VOC menunjukannya kebangkrutannya. Ia dikirim ke Indonesia untuk tujuan militer yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Prestasinya yang terbesar adalah pembaharuan administrasi yang korup dan tidak efisien yang diwariskan oleh VOC. Kebijakan pemerintahannya bersifat sentralis. Ia sangat berjasa dalam menyederhanakan dan memusatkan pemerintahannya di Batavia. Pusat pemerintahan dipindakan dari Batavia ke Weltevreden.
Reorganisasi pemerintahan dilakukan dengan membagi seluruh Jawa menjadi 9 Prefectuur. Untuk membulatkan wilayah kekuasaan Belanda maka Deandels menjadikan Banten dan Cirebon sebagai wilayah Gubernemen dan mulai mempersempit daerah-daerah Praja Kejawen (Yogyakarta dan Surakarta).

Deandels Sebagai Gubernur Jendral yang Pertama
Sejak Belanda dikuasai oleh Perancis tahun 1795, maka secara otomatis Belanda menjadi musuh Inggris karena pada waktu itu Inggris dan Perancis sedang terlibat dalam permusuhan. Inggris mempunyai daerah jajahan di India sedangkan Belanda sendiri mempunyai daerah jajahan di Indonesia. Hal ini telah menyebabkan kekhawatiran akan adanya ancaman-ancaman dari Inggris yang berpangkalan di India untuk menyerang Indonesia. Kaisar Perancis Napoleon Bonaparte merasa khawatir jangan-jangan nanti kerajaan Belanda kehilangan tanah jajahannya di Asia. Apalagi melihat keadaan di Jawa yang pada waktu itu terputus dengan Eropa akibat adanya blokade Inggris, sehingga langkah-langkah yang telah direncanakan Charter belum dapat dilaksanakan di Indonesia.
Republik Bataaf sebuah pemerintahan boneka republik yang dibangun sejak penguasaan Belanda oleh Perancis akhirnya dibubarkan oleh Napoleon Bonaparte dan diganti dengan bentuk kerajaan yang bernama “Koninrijk Holland” pada tahun 1806 dengan Louis Napoleon sebagai rajanya. Ia adalah saudara dari kaisar sendiri. Tindakan yang dilakukan oleh Louis Napoleon selanjutnya adalah mambubarkan Dewan Asia dan memenggil kembali para komisaris yang telah dikirim ke Jawa. Kemudian perlu adanya pengangkatan seorang yang kuat yang paling tidak harus mempunyai pengalaman dan keahlian militer untuk mempertahankan tanah jajahannya dari Inggris. Maka dipilihlah Deandels untuk memikul tugas tersebut, ia merupakan ahli hukum dan jendral. Dan dikirimlah ia ke Jawa sebagai Gubernur Jendral dengan instruksi untuk mempertahankan status quo sambil menunggu perbaikan yang belum sempurna bagi seluruh sistem Contingenten.

Usaha Mempertahankan Pulau Jawa
Deandels sebagai Gubernur Jendral dikirim ke Jawa dengan membawa tugas pokok yaitu mempertahankan Pulau Jawa dan menjadikan Pulau Jawa sebagai basis dalam melawan Inggris. Selain itu ia juga bertugas untuk memperbaiki pemerintahan.
Sehubungan dengan usaha itu perhubungan di Jawa perlu dibangun, antara lain pembuatan jalan dari Anyer-Panarukan yang terkenal dengan Jalan Raya Pos (Grote Postweg). Untuk pembuatan jalan itu diperlukan tenaga rakyat, wajib kerjapun dipertahankannya melelui pengerahan tenaga paksa dari rakyat. Disamping itu wajib penyerahan juga masih berlaku. Dibangunnya jalan tersebut selain sangat penting untuk pertahanan juga penting bagi perkembangan perekonomian, transportasi, administrasi pemerintahan dan mobilitas sosial di Jawa.
Dalam mempertahankan wilayah pesisir ia menambah jumlah kapal meriam dan perahu. Deandels juga mendirikan pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Hal ini dilakaukan karena hubungan Indonesia dengan Belanda sudah semakin sulit akibat adanya blokade Inggris dilautan. Oleh karena itu tentara dan persenjataan harus diusahakan sendiri. Dan untuk pertahanan Pulau Jawa agar lebih kuat maka dibangunlah pangkalan-pangkalan laut dan benteng-benteng. Pembangunan ini diadakan di Ujung Kulon dan di Surabaya, tetapi yang berhasil hanya di Surabaya. Sedangkan pembangunan di Ujung Kulon mengalami kegagalan akibat banyak rakyat yang tidak mau bekerja lagi. Ditambah perlawanan dari Bupati Banten yang tidak mau mengerahkan tenaga kerja paksa untuk keperluan itu.
Itulah beberapa usaha yang dilakukan oleh Deandels dalam mempertahankan Pulau Jawa dari Inggris, namun dalam misinya ia mengalami kegagalan dan tidak lama setelah ia meninggalkan Indonesia, Jawa segera jatuh ketangan Inggris tanpa suatu perlawanan yang berarti.

Perbaikan Sistem Administrasi
Perbaikan sistem administrasi yang dilakukan Deandels dapat dikatakan sebagai prestasinya yang terbesar. Ia telah memperbaharui sistem administrasi yang tidak efisien dan korup warisan Kompeni. Ia sangat berjasa dalam menyederhanakan dan memusatkan pemerintahan di Batavia dan mengakhiri pemisahan administrasi dari Pantai Timur Laut Jawa yang selama ini sangat bebas dan korup. Perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang dilakukan Deandels diantaranya adalah penghapusan Kegubernuran dan menggantinya dengan Prefectuur. Setiap Prefectuur dikepalai oleh Prefect, sehingga administrasi pemerintahan provinsi dipercayakan kepada para prefect dengan kekuasaan yang lebih besar dan langsung bertanggung jawab terhadap Gubernur Jendral. Kemudian Pulau Jawa kecuali Praja Kejawen (Yogyakarta dan Surakarta) dibagi dalam 9 Prefectuur. Dan Residen-Residen didaerah Vosrtenlanden/Praja Kejawen diganti dengan minister. Sementara itu kedudukan bupati adalah sebagai pegawai Belanda dan ditaruh dibawah prefect-prefect sehingga ia mendapatkan kontrol yang sangat kuat dari pejabat-pejabat Belanda dan kedudukan mereka sebagai subordinasi pemerintahan sangat terbatas. Para pegawai mendapatkan gaji yang layak sehingga dapat diharapkan kejunjurannya. Mereka juga dilarang menerima hadiah dan melakukan perdagangan. Dengan tindakan ini maka para pegawai mendapat pembaharuan sebagai korps kepegawaian negeri dalam arti yang modern, apalagi dengan pemberian gaji yang tetap maka barulah korps kepegawaian mempunyai jiwa yang baru. Semua gelar dan hak-hak istimewa yang mengingatkan pada masa Kompeni dihapuskan. Pembaharuan-pembaharuan dibidang pengadilan dilakukan, seperti pengadilan anak negeri dimasukkan kedalam lapangan kuasa pemerintah Belanda. Tiap Kebupatian didirikan mahkamah rendah dan tiap prefectuur mempunyai mahkamah menengah. Mahkamah tinggi didirikan di Semarang dan Surabaya, disampingnya ada mahkamah bagi orang Eropa dan Timur Asing.
Dengan adanya perbaikan dan perubahan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemerintahan Deandels telah mengawali system administrasi dan birokrasi kolonial modern di Jawa.

Tindakan di Bidang Keuangan
Untuk keperluan pertahanan sudah tentu pasti memerlukan banyak biaya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Deandels melakukan kebijakan-kebijakan dibidang keuangan yang tujuan pokoknya adalah untuk menambah kas negara yang kosong. Ia bekerja keras dan tidak pandang bulu apalagi Deandels adalah orang yang praktis artinya ia bekerja untuk apa yang dibutuhan saat itu bukan untuk melaksanakan ide tertentu. Ia juga tidak pernah menghiraukan penderitaan dan keluh-kesah orang lain walaupun itu dari orang sebangsanya.
Usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keuangan diantaranya adalah tetap mempertahankan sistem Contingenten (pajak in natura) warisan VOC dan sistem penyerahan wajib bukan diperingan tetapi diperberat demi kepentingan militer dan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. Tanaman wajib kopi tetap dilanjutkan dan diperluas, akibatnya terjadi depopulasi dibeberapa daerah tertentu dan timbul ketidakpuasan dari petani. Karena penghasilan pemerintah Belanda tidak cukup maka ia menjual tanah-tanah di Jawa Tengah dan Jawa Timur maupun disekitar Batavia kepada para pengusaha-pengusaha swasta, namun tidak ada upaya perlindungan terhadap pekerja dari beban-beban yang berat yang dipaksakan kepada mereka.
Selain itu untuk mengisi kekosongan kas ia menempuh jalan dengan mencetak uang dalam jumlah yang besar, penjualan tanah,pinjaman paksa dari orang-orang swasta, monopoli dalam penjualan beras oleh pemerintah dalam artian semua beras harus disetorkan pada pemerintah kemudian pemerintah menjualnya dengan untung kepada penduduk.
Walaupaun keadaan finansial pada masa pemerintahan Deandels lebih buruk daripada pemerintahan Kompeni, namun ia telah berjasa dalam bidang keuangan negara dengan mendirikan General Rekenkamer (Dewan Pengawas Keuangan) dan mengadakan perbaikan didalam tata accountingnya.

Penutup
Deandels adalah seorang yang membenci pada sistem raja-raja karena dulu ia adalah seorang anggota partai yang anti raja di Belanda. Oleh karena itu kepribadiannya sangat mempengaruhi sikap antipatinya terhadap kerajaan-kerajaan di Indonesia. Ia selalu menunjukkan sikap yang tidak senang kepada raja-raja disini, hal ini terlihat pada peristiwa-peristiwa dengan kerajaan Banten, Cirebon dan Yogyakarta.
Politik ini sebetulnya menyalahi instruksi yang diberikan raja Belanda kepadanya supaya berbuat baik kepada raja-raja di Indonesia. Kesalahan politik ini merupakan salah satu sebab ditariknya Deandels dari Indonesia.
Politik Deandels terhadap raja-raja dengan selalu mengadakan konflik dengan mereka hanya menghasilkan dendam dan kebencian terhadap Belanda dan hal itu hanya memudahkan kekuasaan lain dari bangsa lain (Inggris) untuk masuk sebagai penggantinya. Dan hal ini terbukti pada masa pemerintahan Janssens yang pada akhirnya Jawa dapat dikuasai oleh Inggris setelah pada tanggal 17 September 1811 Janssens menanda tangani surat menyerah di Salatiga.